Mulai 2015 Lulusan SD-SMP Akan Dipermudah Ikut Pelatihan Di Balai Latihan Kerja (BLK) Milik Pemerintah

Info Kuipper School.
Persoalan pengangguran adalah permasalahan yang menjadi salah satu faktor terjadinya kemiskinan.

Untuk mengatasi hal ini pemerintah melalui instansi yang ada tengah memaksimalkan untuk peningkatan keahlian para calon tenaga kerja dengan mengikut sertakan dalam pelatihan-pelatihan keterampilan kerja.

Salah satu yang diberdayakan adalah dengan memfungsikan Balai-balai latihan kerja milik pemerintah, yaitu yang dikelola Kemenaker dan pemerintah Daerah (Pemda). Pemerintah menargetkan penyelenggaraan pelatihan kerja bagi 1 juta orang tenaga kerja dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Oleh karena itu, persyaratan kepesertaan pelatihan di Balai-balai Latihan Kerja (BLK) di seluruh Indonesia akan dipermudah di mana semua lulusan pendidikan mulai dari yang terendah yaitu Sekolah dasar (SD) dan SMP diperbolehkan ikut pelatihan kerja di BLK.

Selama ini para siswa yang ikut dalam pelatihan di balai latihan kerja milik pemerintah, segala kebutuhan pelatihan ditanggung oleh pemerintah, untuk memberi kemudahan bagi peserta juga membekali keterampilan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan di BLK tersebut

"Kita tidak ingin BLK menetapkan syarat khusus batas pendidikan formal terakhir bagi para peserta pelatihan kerja. Kita mempermudah persyaratannya agar semua orang bisa mengikuti pelatihan kerja," kata Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri dalam keterangan pers, di Jakarta, Selasa (7/5/2015).

Selama ini persyaratan pendidikan formal yang ketat untuk mengikuti pelatihan di BLK menjadi salah satu kendala dalam pemenuhan jumlah tenaga kerja di Indonesia.

"Kita ubah persyaratan minimal SMA atau SMP baru bisa mengikuti pelatihan di BLK ,agar semua angkatan kerja dapat mengakses pelatihan kerja yang diselenggarakan di BLK tanpa syarat pendidikan formal yang ketat," kata Hanif.

Dengan demikian, calon peserta pelatihan kerja yang hanya lulusan SD maupun SMP juga dapat diakomodir oleh BLK. Apalagi, saat ini sebagian besar penganggur yang jumlahnya mencapai 7.24 juta orang hanya mengantongi lulusan SD dan SMP.

"Jika BLK mematok syarat pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA), maka angkatan kerja lulusan SD dan SMP sulit terserap dalam dunia kerja, Itu menjadi masalah krusial yang harus segera dibenahi," kata Hanif.

Diakui, selama ini banyak lulusan SD maupun SMP yang masih berusia produktif namun kesulitan memasuki pasar kerja. Karena itu harus dilengkapi dengan kompetensi dan keterampilan kerja sehingga siap terserap pasar kerja dengan lebih cepat.

Padahal pasar kerja industri juga tidak terlalu mensyaratkan pendidikan formal. Mereka lebih mempertimbangkan calon tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan keterampilan kerja sesuai kebutuhan.

Dikatakan, seiring pelaksanaan MEA kebutuhan tenaga kerja berdasarkan pemintaan pasar kerja industri masih sangat banyak. Oleh karena itu harus dipersiapkan calon tenaga kerja yang siap bersaing dengan tenaga kerja dari negara-negara ASEAN lainnya.

Angkatan kerja berlatar pendidikan formal tinggi atau setidaknya SMA berpeluang sama dengan lulusan SD atau SMP yang dibekali kompetensi untuk memasuki dunia kerja. "Yang penting, dalam era MEA ini adalah kualtias SDM yang baik."

Berdasarkan data Kemnaker, saat ini ada 276 BLK di seluruh Indonesia. 14 diantaranya adalah BLKmilik Kemnaker sedangkan sisanya 262 dimiliki pemda provinsi dan Kab/kota.

Pola pelatihan di BLK-BLK milik pemda akan ditekankan pada jenis pelatihan sesuai yang dibutuhkan di daerah masing-masing. Seperti pelatihan keterampilan kejuruan otomotif, las, bangunan kayu dan batu, elektonik, komputer, teknologi informasi, menjahit, kerajinan tangan, pertanian dan perkebunan, serta lainnya.

Informasi Terbaru

Back To Top